Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan Pratama.
Itulah masalahnya. Kapal Nusantara tidak punya hukum untuk kejahatan sebesar ini. Selama dua abad, keadilan di kapal berarti satu hal: Anjungan memutuskan, diam-diam, dan hukuman dijatuhkan tanpa pertanyaan. Orang yang melanggar aturan kehilangan jatah kabin dan dibuang ke cincin bawah. Yang lebih buruk—seperti Damar—mati dalam "kecelakaan." Tidak pernah ada pengadilan. Tidak pernah ada saksi. Tidak pernah ada hak untuk membela diri.
Sekarang Sena memegang seorang penyabot yang mengaku, dan ia menolak menyerahkannya ke cara lama.
"Serahkan dia padaku," kata Reswara dalam pertemuan tertutup. "Keamanan akan menanganinya."
"Menanganinya bagaimana?" tanya Sena. "Seperti kalian menangani Damar? Hilang dalam semalam, dibuang ke daur ulang, tidak ada yang bertanya?"
Reswara menatapnya datar. "Dia mencoba membunuh ribuan orang."
"Ya. Dan itu harus dibuktikan, di depan kapal, supaya tidak ada yang bisa menyangkalnya. Supaya tidak ada yang bisa berkata aku menyingkirkan musuh secara diam-diam, seperti yang kalian lakukan padaku dengan menyebutku subversif." Sena menggeleng. "Kalau kita menghukum dia dengan cara lama, kita tidak lebih baik dari Anjungan yang lama. Kita hanya mengganti tangan yang memegang pisau."
Bagas, yang bersandar di dinding, menggeram setuju. "Orang Bawah sudah dua abad dihukum tanpa diadili. Aku punya orang yang hilang—dilemparkan ke Cincin Sepuluh atas tuduhan yang tak pernah didengar siapa pun. Kalau kapal ini akan berubah, biarkan ia berubah di sini. Pengadilan terbuka. Yang pertama."
"Pengadilan oleh siapa?" tanya Reswara, dan untuk pertama kalinya bukan dengan nada menentang, tapi nada seorang yang benar-benar bertanya. "Kapal ini tidak punya hakim. Tidak punya hukum tertulis untuk ini. Siapa yang berhak menghakimi di kapal tanpa tanah, tanpa pengadilan, tanpa tradisi selain bisikan dan ketakutan?"
Pertanyaan itu menggantung di ruangan, dan Sena menyadari betapa dalam ia menusuk. Mereka telah merobohkan kebohongan lama. Tapi mereka belum membangun apa pun untuk menggantikannya. Sebuah kapal tanpa dusta, tapi juga tanpa keadilan, adalah kapal yang mengambang di kekosongan moral.
"Maka kita buat," kata Sena akhirnya, pelan. "Bukan satu hakim. Kapal ini tidak akan pernah lagi mempercayai satu tangan untuk memutuskan. Kita pilih orang dari setiap cincin—haluan dan buritan, administrator dan Orang Bawah, teknisi dan sipil. Mereka mendengar bukti. Mereka mendengar Pratama bicara untuk dirinya. Lalu mereka memutuskan bersama. Terbuka. Disiarkan. Tidak ada lagi yang hilang dalam semalam."
Pengadilan itu digelar tiga hari kemudian, di ruang dengar pendapat terbesar yang bisa mereka temukan, disiarkan ke seluruh kapal. Dua belas orang duduk sebagai dewan penimbang—dipilih dengan susah payah, diperdebatkan, tapi mewakili setiap lapisan kapal untuk pertama kalinya dalam sejarah Nusantara.
Pratama berdiri di depan mereka dan tidak menyangkal apa pun. Ia bicara tentang sumpahnya, keluarganya, ketakutannya akan kapal yang kehilangan jati diri. Sena, sebagai saksi, menampilkan bukti—log akses, lempeng simbol, sisa muatan. Tapi ia juga melakukan sesuatu yang tak terduga: ia membela hak Pratama untuk bicara, untuk didengar utuh, betapapun ia membenci perbuatannya.
"Aku tidak meminta kalian memaafkannya," kata Sena kepada dewan dan kapal yang menonton. "Aku meminta kalian melakukan apa yang Anjungan tak pernah lakukan untuk siapa pun di kapal ini—mendengar sebelum menghakimi. Karena kalau kita menjadi kapal yang menghukum dalam kegelapan, maka Pratama benar. Kita memang sudah kehilangan jati diri. Dan tak ada modul koloni yang bisa menambal kerusakan itu."
Saat ia turun dari podium, ia melihat Reswara menatapnya dari sisi ruangan—dengan ekspresi yang Sena tak pernah lihat sebelumnya pada perempuan itu. Bukan permusuhan. Bukan perhitungan. Sesuatu yang lebih menyerupai pertanyaan yang tiba-tiba mengusiknya: bagaimana jika kapal ini bisa dipimpin dengan kebenaran, dan tetap bertahan?