Sertifikat sudah dibatalkan—walau masih digantung banding—dan pidana sudah berjalan. Tapi Rani tak pernah melupakan secarik kertas dari Anindya yang ia simpan di samping daun asam Mak Surti: nomor dan tanggal izin lokasi, dan tiga kata di bawahnya. Robohkan dari akar. Anindya telah memperingatkan bahwa selama izin lokasi kawasan industri itu masih berdiri, ancaman penggusuran secara administratif masih bisa dihidupkan kapan saja oleh pihak yang nekat. Sertifikat busuk dan izin lokasi adalah dua cabang dari pohon yang sama, dan keduanya harus tumbang.
Gugatan tata usaha negara atas izin lokasi dan surat pengosongan itu telah didaftarkan sejak lama, berjalan beriringan dengan perkara perdata. Tapi izin lokasi punya logikanya sendiri di pengadilan tata usaha negara, dan kuncinya, sebagaimana ditunjukkan Anindya, ada pada akar: izin itu lahir dari dasar yang cacat.
Prawira membentangkan logikanya di hadapan majelis hakim tata usaha negara dengan kejernihan yang sudah menjadi ciri khasnya. "Yang Mulia," katanya, "izin lokasi yang dipersengketakan ini diterbitkan dengan mendasarkan diri pada penguasaan tanah oleh PT Graha Megah Lestari, yang dibuktikan melalui sertifikat hak milik yang—sebagaimana telah diputus oleh pengadilan negeri—dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Maka pertanyaannya menjadi sangat sederhana: jika dasar dari sebuah izin telah runtuh, dapatkah izin itu tetap berdiri? Sebuah rumah yang dibangun di atas fondasi palsu, ketika fondasinya dinyatakan tak ada, tidakkah rumah itu pun harus dinyatakan tak berdiri?"
Kuasa hukum perusahaan—lagi-lagi Bramantyo, yang kini menanggung beban dua front sekaligus—mencoba bertahan dengan argumen bahwa putusan pembatalan sertifikat belum berkekuatan hukum tetap karena sedang dalam proses banding, sehingga izin lokasi masih berdasar pada dokumen yang, secara formal, belum batal final. Argumen itu tidak sepenuhnya keliru secara teknis, dan untuk sesaat Rani, yang menyaksikan dari bangku pengunjung, merasa cemas bahwa celah formal itu bisa menyelamatkan izin tersebut.
Tapi Prawira sudah menyiapkan jawabannya. "Yang Mulia, kuasa hukum tergugat benar bahwa pembatalan sertifikat belum berkekuatan hukum tetap. Namun yang kami persoalkan di hadapan pengadilan tata usaha negara ini bukan semata-mata batalnya sertifikat. Yang kami persoalkan adalah keabsahan proses penerbitan izin lokasi itu sendiri—apakah pejabat yang menerbitkannya telah meneliti dasar penguasaan dengan saksama, ataukah ia menerbitkannya di atas dokumen yang tanggalnya mustahil, riwayat datanya telah diubah, dan kini tengah menjadi objek penyidikan pidana pemalsuan. Sebuah keputusan tata usaha negara harus lahir dari kehati-hatian. Kami telah membuktikan bahwa di balik izin ini bukan kehati-hatian, melainkan kecacatan yang seharusnya terlihat oleh mata pejabat yang jujur."
Majelis hakim tata usaha negara menyimak dengan saksama. Salah seorang hakim anggota bertanya tentang keterkaitan antara penyidikan pidana yang sedang berjalan dan keabsahan izin, dan Prawira menjawabnya dengan rangkaian yang utuh, menunjuk pada keterangan Gunawan, pada log perubahan data, pada girik induk yang telah diuji keasliannya. Satu per satu, manik-manik tasbih itu kembali dirangkai, kali ini di meja yang berbeda, untuk menjatuhkan cabang yang berbeda dari pohon yang sama.
Ketika putusan tata usaha negara akhirnya dibacakan beberapa waktu kemudian, Rani hadir bersama Pak Sahid dan beberapa warga. Pengadilan tata usaha negara membatalkan izin lokasi dan surat pengosongan, dengan pertimbangan bahwa keputusan-keputusan itu "diterbitkan tanpa kecermatan yang patut, mendasarkan diri pada dokumen yang patut diduga cacat dan tengah menjadi objek perkara pidana, sehingga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik".
Kalimat itu, bagi telinga awam, mungkin terdengar kering dan teknis. Tapi bagi Pak Sahid, artinya jelas dan menggetarkan. Rani menerjemahkannya untuk lelaki tua itu di pelataran pengadilan, dengan suara yang ia usahakan tenang walau dadanya bergemuruh.
"Pak," katanya, "ingat surat yang ditempel di pintu balai kampung kita, hari pertama semua ini dimulai? Surat yang menyuruh warga mengosongkan tanah karena ada proyek kawasan industri? Surat itu—dan izin yang menjadi dasarnya—sekarang sudah dibatalkan oleh pengadilan. Secara hukum, tidak ada lagi dasar untuk menggusur kampung kita. Buldoser yang Bapak takutkan selama ini, tidak punya lagi alasan untuk datang."
Pak Sahid berdiri diam, mencerna kalimat itu. Lalu, perlahan, ia menutup wajahnya yang tua dan keriput dengan kedua tangannya yang kapalan, dan bahunya berguncang. Rani memeluknya, dan di sekeliling mereka, warga-warga lain yang mendengar mulai menangis, tertawa, berpelukan. Surat di pintu kampung itu—surat yang membuka seluruh cerita ini, yang membawa Pak Sahid datang ke LBH sebagai pilihan terakhir, yang membuat Rani memungut berkas Cikamuning dari tumpukan yang hendak ditolak—kini akhirnya, secara hukum, gugur.
Rani teringat Anindya, cermin dirinya yang tersesat lalu pulang, yang memberinya petunjuk untuk merobohkan izin ini dari akar. Ia berdiri di pelataran pengadilan, di tengah warga yang menangis bahagia, dan dalam hatinya ia mengucapkan terima kasih yang tak akan pernah ia sampaikan langsung. Akar yang busuk itu telah dicabut. Dua cabang dari pohon yang sama telah tumbang. Tinggal satu lapisan pertahanan lawan yang masih berdiri: bank, dengan hak tanggungannya, berlindung di balik iktikad baik. Tapi sore itu, untuk kesekian kalinya, Rani mengizinkan dirinya merasakan kemenangan yang telah diperjuangkan dengan kesabaran administratif yang melelahkan—kemenangan yang membumi, tanpa pidato heroik, hanya berkas, ketekunan, dan kebenaran yang akhirnya didengar.
Aksara