Usulan itu datang dari arah yang tidak disangka: dari pemuda-pemuda karang taruna sendiri, dalam musyawarah desa—generasi yang dibesarkan oleh televisi kecil itu, yang tidak pernah mengenal rumah pemandian sebagai tempat yang menakutkan.
'Begini,' kata ketua karang taruna, pemuda dua puluhan bernama Gilang—bukan mahasiswa itu, melainkan kebetulan bernama sama, keponakan Pak Kasdu—'kita semua sudah lihat: desa-desa lain datang belajar ke sini, majalah menulis tentang kita, televisi datang. Tapi di dalam desa sendiri, cara kita ini masih berjalan dengan kebiasaan. Kalau ada apa-apa dengan orang-orangnya—Mas Yusran, Mbak Ratih, Mbak Ningrum—apakah cara ini tetap jalan? Menurut kami, cara sebaik ini tidak boleh bergantung pada orang. Cara sebaik ini harus jadi aturan desa. Resmi. Perdes.'
Rapat itu hening sebentar—karena usul itu sederhana dan mengubah segalanya. Peraturan desa. Selama ini, rumah pemandian dijaga oleh kebaikan, tradisi, dan satu lembar 'harga cara desa' yang ditempel di papan; kini pemuda-pemuda mengusulkan agar seluruhnya—lumbung, susunan petugas, hak keluarga berduka, larangan menagih, standar pelayanan—diangkat menjadi peraturan desa yang resmi, yang mengikat siapa pun yang memimpin desa itu kelak.
Pak Lurah menerima usul itu dengan mata yang berkaca-kaca—karena ia mengingat surat kecamatan bertahun-tahun lalu, dan betapa dulu desa ini hampir diatur dari atas, dan kini anak-anak mudanya sendiri yang meminta diatur oleh cara mereka sendiri. 'Dulu kita diancam standar dari luar,' katanya. 'Sekarang anak-anak kita minta standar dari dalam. Ini bukan usul, ini panen.'
Penyusunannya memakan tiga bulan—karena desa itu mengerjakannya dengan cara yang sudah menjadi caranya: melibatkan semua. Yusran menulis draf pokoknya dari Buku Pemandian; Ratih menulis bab lumbung dengan ketelitian pedagang; Ningrum dan Bayu memberi pasal-pasal tentang petugas dan regenerasi—dengan satu pasal yang diusulkan Bayu dan disetujui dengan bulat: setiap petugas wajib mempunyai murid yang sedang disiapkan, dan tidak ada satu pun posisi di rumah pemandian yang boleh dipegang satu orang tanpa pengganti yang dilatih. 'Pasal anti-sepi,' kata Ipung menamakannya, dan nama itu melekat resmi dalam rapat-rapat, sebagaimana nama-nama lain yang lahir di warung dan masuk ke dokumen resmi.
Ada satu perdebatan kecil yang dicatat sejarah rapat itu: tentang biaya. Seorang warga mengusulkan agar keluarga mampu diwajibkan membayar iuran tetap setiap pemulasaraan—'supaya lumbung selalu penuh, tidak bergantung keikhlasan'. Dan Yusran menjawabnya dengan kalimat yang kemudian tercetak di halaman pertama peraturan itu, sebagai pertimbangan: 'Begitu kita mewajibkan, kita berhenti menjadi tetangga dan mulai menjadi perusahaan. Keikhlasan memang tidak bisa dijadwalkan—tapi keikhlasan juga tidak pernah berbohong. Lumbung kita penuh dua puluh tahun bukan karena wajib, melainkan karena orang memberi dengan tangan mereka sendiri. Yang diberikan tangan sendiri tidak pernah ditagih kembali oleh keadaan.' Pasal itu disahkan: tidak ada kewajiban biaya, untuk selamanya; lumbung hidup dari keikhlasan, dan desa menjamin keikhlasan itu dengan cara satu-satunya yang benar—dengan menjaga agar setiap warga tahu bahwa suatu hari, lumbung itu akan menjaga keluarganya juga.
Peraturan desa itu disahkan dalam musyawarah besar di balai desa, dibacakan pasal demi pasal, ditandatangani dengan cara desa: bukan hanya oleh pejabat, melainkan—atas usul Mbah Karsi yang diwariskan Ningrum—oleh cap jempol dan tanda tangan para tetua, termasuk nenek-nenek murid huruf yang menandatangani nama mereka sendiri dengan huruf miring yang penuh bangga. Dan fotokopinya dikirim ke kecamatan—bukan untuk minta izin, melainkan untuk memberi kabar—dengan surat pengantar Pak Lurah yang pendek: Desa kami telah menetapkan standarnya sendiri. Bertahun-tahun lalu kecamatan mengirimkan standar untuk kami. Kini kami mengirimkan standar kami untuk kecamatan, kalau-kalau berguna bagi desa lain.
Jawaban kecamatan datang sebulan kemudian, dan dibacakan dalam rapat dengan perasaan yang aneh: bukan surat teguran, bukan surat birokratis—melainkan surat terima kasih resmi, yang isinya menyatakan bahwa peraturan desa itu akan dijadikan bahan acuan bagi desa-desa lain di kecamatan, dan bahwa kepala desa serta 'tim rumah pemandian' diundang mempresentasikannya dalam pertemuan seluruh kepala desa se-kecamatan. Maka berangkatlah rombongan itu—Pak Lurah, Yusran, Ratih, dan ketua karang taruna Gilang muda yang tak berhenti menyetrika kemejanya—ke kantor kecamatan, tempat bertahun-tahun lalu surat yang mengancam rumah itu berasal. Dan di ruang pertemuan itu, di depan belasan kepala desa, yang maju mempresentasikan bab lumbung adalah Ratih—penjaga toko dari pertigaan, dengan buku catatannya yang tersohor—yang berbicara dengan tenang pedagang selama dua puluh menit dan menjawab setiap pertanyaan dengan angka di kepala. Dalam perjalanan pulang, Pak Lurah berkata, 'Hari ini resmi: desa kita bukan lagi desa yang diberi contoh. Desa kita desa yang memberi contoh. Bedanya cuma satu kata, tapi kita butuh dua puluh tahun untuk memindahkannya.' Dan di kursi belakang mobil itu, Yusran dan Ratih saling menggenggam tanpa kata—dua orang yang menempuh dua puluh tahun itu dari dua sisi yang berbeda: satu dari rumah lampu, satu dari etalase toko, bertemu di tengah, di sebuah ruang rapat kecamatan, sebagai suami-istri dan sebagai satu tim.
Di buku kecilnya: Standar desa disahkan malam ini—pasal anti-sepi, larangan menagih, hak keluarga berduka, semuanya tertulis dan bertanda tangan tetua-tetua dengan huruf miring mereka. Aku menulis ini sambil teringat malam surat kecamatan dulu, ketika kami mengira rumah ini akan ditutup kertas. Malam ini rumah ini dilindungi kertas—kertas yang kami tulis sendiri. Pelajarannya, untuk anak cucu yang membaca buku ini kelak: jangan takut pada kertas. Kertas itu netral. Yang menentukan adalah siapa yang menulisnya, dan untuk apa. Malam ini kertas itu berpihak pada kami—karena kami berani menulisnya lebih dulu.