Membela tubuh Darto ternyata jauh lebih cepat daripada membela namanya.
Membebaskannya dari rantai hanya butuh satu pagi, satu gerinda, satu surat. Tapi mengubahnya dari 'lelaki yang dicoret dari kartu keluarga' menjadi 'warga negara yang diakui, dilindungi, dan berhak dirawat'—itu membutuhkan tumpukan kertas yang membuat Rani belajar bahwa birokrasi punya cara sendiri untuk menyiksa orang, lebih halus dari rantai tapi sama melumpuhkannya.
Darto tidak punya KTP. Ia dicoret dari kartu keluarga Kowi entah kapan, mungkin agar tak perlu dilaporkan, mungkin agar seolah ia tak pernah ada. Tanpa KTP, ia bukan siapa-siapa di mata sistem. Tanpa identitas, BPJS-nya tak bisa diaktifkan. Tanpa BPJS, perawatannya di RS Jiwa provinsi—obat, kamar, rehabilitasi—membengkak jadi biaya yang tak satu pun pihak mau tanggung. Rani duduk di ruang konseling dengan Yoga dan setumpuk formulir, dan merasa absurditasnya seperti pukulan: seorang lelaki yang nyaris mati karena empat puluh tahun penyiksaan, kini terancam terlantar lagi karena ia tak punya secarik kartu plastik.
"Gimana mungkin orang bisa nggak ada, Mbak?" tanya Yoga, suaranya getir. "Dia hidup. Dia di rumah sakit sekarang. Dia napas. Tapi di komputer Dukcapil, dia nggak ada."
"Karena buat sistem, yang ada cuma yang dicatat," jawab Rani. "Dan keluarganya milih nggak nyatat dia. Itu cara mereka masung dia yang lain. Yang nggak pakai rantai."
Maka mulailah perjalanan yang membuat Rani bolak-balik antara Puskesmas, kantor desa, Dukcapil kabupaten, dinas sosial, dan RS Jiwa provinsi—tiga jam sekali jalan—mengejar tanda tangan, stempel, surat keterangan domisili dari kepala desa yang Pak Hardi awalnya enggan teken. Bu Retno, meski terjepit di pertemuan balai dusun, diam-diam ternyata membantu dari dalam: ia menelepon Rani suatu malam, suaranya berbisik seperti orang yang takut didengar atasannya.
"Mbak Rani. Soal Darto. Ada jalur lewat dinas sosial—kalau dia ditetapkan sebagai korban kekerasan dan terlantar, dia bisa masuk skema bantuan, BPJS PBI bisa diuruskan negara, biayanya ditanggung. Tapi syaratnya, harus ada laporan resmi kekerasan dan penetapan dari dinsos. Itu artinya kasusnya nggak bisa didiemin. Harus jalan terus. Harus dibikin resmi."
Rani memejamkan mata. Tentu saja. Jalan yang melindungi Darto adalah jalan yang persis ingin dibungkam Pak Hardi. Untuk membiayai perawatan lelaki itu, kekerasan terhadapnya justru harus dibuat menjadi catatan publik. Tidak ada jalan pintas yang membiarkan semua orang nyaman. Membela Darto berarti membongkar, dan membongkar berarti perang.
"Iya, Bu," jawab Rani. "Kita bikin resmi. Semuanya."
Ia belajar, dalam minggu-minggu itu, bahwa membela orang seperti Darto bukan tindakan heroik satu hari, tapi rentetan tindakan kecil yang membosankan dan melelahkan: fotokopi tiga rangkap, materai, surat pengantar, antrean di loket yang tutup pukul dua, petugas yang menyuruhnya kembali besok karena 'pak kepala lagi rapat'. Ia mengisi formulir penetapan korban dengan tangan yang gemetar bukan karena takut, tapi karena marah—marah pada kolom-kolom yang dingin, yang meminta ia merangkum empat puluh tahun penderitaan ke dalam kotak-kotak kecil bertuliskan 'uraian singkat peristiwa'.
Dinas sosial mengirim petugas untuk asesmen. Seorang perempuan muda bernama Bu Lina, yang datang ke RS Jiwa membawa map dan, syukurlah, membawa juga hati. Rani mendampinginya menemui Darto.
Darto sudah berbeda dari tubuh tulang-belulang yang ia lihat di ruang gelap. Tiga minggu perawatan, infus, makanan, obat antipsikotik yang teratur untuk pertama kali dalam hidupnya, telah mengembalikan sedikit daging ke wajahnya. Tapi matanya—matanya masih liar, masih melompat ke pintu, ke jendela, ke setiap suara. Ia meringkuk di sudut ranjang saat mereka masuk, lengannya menutup wajah seperti refleks yang ditanam puluhan tahun: jangan dipukul, jangan dipukul.
Bu Lina hendak mendekat, tapi Rani menahannya dengan isyarat tangan. "Pelan-pelan," bisiknya. Ia sendiri yang duduk di kursi, jauh, di luar jangkauan, dan tidak bicara dulu. Hanya ada di sana. Seperti dulu dengan Sutejo. Seperti yang selalu ia lakukan: hadir tanpa menuntut, sampai orang yang ketakutan itu memutuskan sendiri apakah aman untuk tidak takut.
"Pak Darto," katanya akhirnya, sangat pelan. "Saya Rani. Yang dulu buka pintu."
Darto menurunkan lengannya satu sentimeter. Matanya bertemu mata Rani, melompat pergi, lalu kembali. Mulutnya bergerak. Tak ada suara—mulut yang sudah lupa cara bicara—tapi Rani melihat bentuknya. Sebuah kata. Atau setengah kata. Mungkin namanya. Mungkin hanya gema dari empat puluh tahun memanggil tolong ke dinding yang tuli.
Bu Lina menulis di mapnya, dan Rani melihat tangan perempuan itu juga bergetar. Bagus. Petugas yang masih bisa bergetar adalah petugas yang masih bisa membela.
Saat mereka keluar, Bu Lina berhenti di koridor. "Saya akan tetapkan dia korban kekerasan dan terlantar, Mbak. Penetapan minggu ini. BPJS-nya saya uruskan jalur cepat. Dan—" ia menelan ludah, "—berkas ini, otomatis, jadi bukti tambahan buat perkara pidana pamannya. Mbak siap?"
Rani memandang ke balik pintu kamar, ke sosok kurus yang kini memandangi tangannya sendiri seakan baru mengenalinya. "Saya siap, Bu. Tapi yang harus siap bukan saya. Yang harus siap kampung. Karena begitu berkas ini jalan, semua yang dulu mereka kubur, bakal naik ke permukaan. Dan saya nggak yakin mereka semua siap lihat diri sendiri di situ."
Di luar, sore turun perlahan di atas parkiran rumah sakit. Rani berdiri di samping motornya, lelah sampai ke tulang, tapi memegang sesuatu yang lebih berat dan lebih berharga dari kelelahan itu: di tasnya ada salinan surat penetapan yang akan segera ditandatangani—secarik kertas yang, untuk pertama kali dalam empat puluh tahun, akan menuliskan nama Darto kembali ke dalam dunia yang telah menghapusnya.
Aksara