Ruang itu terlalu dingin untuk ukuran kantor Kejaksaan, tapi Najwa tahu itu bukan soal suhu pendingin ruangan. Dr. Handoko, dokter forensik yang menandatangani visum et repertum, meletakkan map tipis di meja dan membiarkannya tergeletak sesaat sebelum membuka halaman pertama, seolah memberi waktu bagi siapa pun yang duduk di seberangnya untuk bersiap.
"Patah tulang rusuk keenam dan ketujuh, sisi kanan," katanya, menunjuk foto rontgen yang sudah dicetak hitam-putih. "Sudah menyambung sendiri. Artinya sudah lama, dan tidak pernah diobati."
Najwa menatap foto itu lama-lama, mencoba membaca tulang seperti membaca berkas. Aiptu Sahat di sampingnya diam, rahangnya mengeras.
"Lecet melingkar di kedua pergelangan tangan," lanjut Dr. Handoko, "pola yang biasanya kami temukan pada korban yang diikat dalam waktu lama, bukan sesaat. Ada juga tanda memar lama di punggung dan paha, bentuknya lurus dan berulang. Konsisten dengan pemukulan menggunakan benda tumpul, dilakukan lebih dari satu kali, dalam rentang waktu yang berbeda."
"Penyebab kematian?" tanya Najwa, suaranya datar, seperti mengunci diri agar tidak bocor ke mana-mana.
"Hipotermia, kemungkinan besar. Tubuhnya sudah lemah karena gizi buruk dan infeksi pada luka yang tidak dirawat. Kombinasi itu yang membuatnya tidak bertahan." Dr. Handoko menutup map. "Yang saya tuliskan di sini, Bu Jaksa, adalah bahwa Eko tidak 'sakit di laut' seperti yang disampaikan ke keluarganya. Ia disiksa, dibiarkan sakit, dan akhirnya mati kedinginan di tempat yang seharusnya melindunginya."
Kalimat itu seharusnya terasa seperti kemenangan kecil — akhirnya ada bukti hitam di atas putih yang membantah cerita "sakit di laut" yang selama ini disampaikan ke Bu Marni. Tapi Najwa sudah cukup lama duduk di kursi ini untuk tahu bahwa visum yang kuat hanya separuh jalan. Separuh lainnya adalah pertanyaan yang jauh lebih rumit: di mana persisnya itu terjadi.
Rangga sudah menyiapkan peta koordinat di mejanya ketika Najwa kembali ke lantai dua, garis putus-putus yang menandai rute terakhir kapal tempat Eko bekerja sebelum jenazahnya dipulangkan. Garis itu berhenti dan menghilang beberapa kali, persis seperti pola yang pernah ditemukan Rangga pada kapal lain — mati di satu titik, muncul lagi berjam-jam kemudian, jauh di luar batas yang bisa dipetakan dengan pasti.
"Titik terakhir yang tercatat sebelum transponder mati," kata Rangga, menunjuk sebuah lingkaran kecil di layar, "ada di luar dua belas mil laut. Dekat batas ZEE. Setelah itu kosong tiga hari, baru muncul lagi jauh di selatan."
"Berarti kita tidak tahu persis di mana dia meninggal."
"Kita tahu kira-kira. Tapi 'kira-kira' bukan alat bukti, Bu."
Najwa menatap peta itu, mencoba mengingat pelajaran hukum laut yang dulu hanya lewat sebagai catatan kaki di bangku kuliah, sekarang jadi tembok yang harus ia panjat setiap hari. Jika kematian terjadi di perairan internasional, di atas kapal berbendera asing, maka yang berlaku bukan hukum pidana Indonesia, melainkan hukum negara bendera kapal itu — asas yang dalam hukum laut disebut yurisdiksi bendera. Indonesia tidak bisa begitu saja menuntut pembunuhan atau penganiayaan yang terjadi di geladak kapal yang bukan miliknya, di perairan yang bukan wilayahnya, tanpa melalui jalur bantuan hukum timbal balik antarnegara — sebuah proses yang bisa memakan waktu bertahun-tahun, kalau negara bendera itu bersedia bekerja sama sama sekali.
"Kalau kapalnya berbendera asing," kata Sahat, yang sejak tadi berdiri di ambang pintu, "kita bisa kirim surat ke Kemlu, minta bantuan hukum timbal balik. Tapi itu jalan panjang, dan itu pun kalau mereka mau membalas surat kita."
"Dan kalau kapalnya berbendera Indonesia tapi berlayar di luar ZEE?"
"Lebih rumit lagi. Bakamla bisa bilang itu urusan mereka. KKP bisa bilang itu urusan mereka. Semua orang punya alasan untuk bilang itu bukan wilayah kerja mereka." Sahat menghela napas. "Yang jelas, kematian itu sendiri — sebagai perkara pidana berdiri sendiri — sulit kita bawa ke pengadilan di sini. Bukan karena buktinya lemah. Buktinya kuat sekali, Bu Jaksa. Tapi tempat kejadiannya di luar jangkauan kita."
Najwa merasakan sesuatu yang pahit menjalar di dadanya — bukan keraguan, melainkan kemarahan yang dipaksa diam. Ia memikirkan visum di tangannya, patah tulang yang menyambung sendiri karena tak seorang pun mau mengobatinya, dan menyadari bahwa kebenaran itu bisa saja berdiri sempurna di atas kertas dan tetap tak berdaya di depan hukum.
"Kalau begitu kita tidak menuntut kematiannya sebagai perkara sendiri," katanya akhirnya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Sahat dan Rangga. "Kita masukkan sebagai bagian dari unsur eksploitasi dalam TPPO. Perekrutan dan penampungannya terjadi di darat, di wilayah kita. Itu yang bisa kita jerat. Kematiannya jadi bukti apa yang terjadi pada orang-orang yang mereka 'angkut' — bukan perkara pidana yang berdiri sendiri, tapi konsekuensi dari kejahatan yang sudah bisa kita buktikan."
Rangga mengangguk pelan, tapi wajahnya tidak menyembunyikan kekecewaan yang sama dengan yang dirasakan Najwa. Menuntut lewat jalan memutar terasa seperti mengakui bahwa nyawa Eko, di mata hukum, tidak cukup untuk berdiri sendiri sebagai sebuah perkara.
Sore itu ia harus menemui Bu Marni lagi, mengembalikan sebagian barang milik Eko yang sempat diamankan sebagai bukti. Ia sudah menyiapkan kalimat yang akan diucapkannya — bahwa hasil otopsi membuktikan cerita "sakit di laut" itu bohong, bahwa anaknya disiksa, dibiarkan, lalu mati. Tapi ia belum tahu bagaimana caranya mengatakan bagian berikutnya: bahwa tidak ada satu pun pengadilan di negeri ini yang bisa mengadili tempat kejadiannya, dan bahwa keadilan bagi kematian Eko harus dititipkan pada perkara yang lain, perkara yang jauh lebih besar dan jauh lebih lambat.
Ia memasukkan visum et repertum itu ke map cokelat pita merah, di antara berkas-berkas lain yang sudah menumpuk, dan menutupnya perlahan. Bukti itu tidak hilang. Ia hanya menunggu di tempat yang tepat untuk dipakai — kalau tempat itu ada.
Aksara