Bipartit sudah buntu, tercatat resmi buntu dengan notulen yang Wresti minta ditandatangani kedua pihak. Itu syaratnya. Sebelum perselisihan bisa dibawa ke Disnaker untuk dimediasi, harus ada bukti bahwa perundingan di dalam sudah ditempuh dan gagal. Wresti tidak menyangka selembar kertas notulen begitu penting, tetapi Sigit menekankannya berulang. "Tanpa bukti bipartit gagal, Disnaker bisa balikin berkas kita, suruh berunding dulu. Mereka senang nemu alasan formal buat nunda."
Maka mereka menyiapkan surat pencatatan perselisihan hubungan industrial. Wresti menulis pokok-pokoknya, Sigit dan pengacara dari lembaga bantuan hukum merapikan bahasa hukumnya. Surat itu menyebut jenis perselisihan: hak normatif yang dilanggar, upah tertahan, dan pemutusan hubungan kerja yang dipersoalkan. Dilampiri berkas yang sudah disusun. Diminta agar Disnaker memanggil para pihak untuk mediasi tripartit dengan mediator.
Mengantarkan surat itu ke kantor Disnaker ternyata jadi pelajaran tersendiri tentang betapa lambatnya keadilan bergerak bagi orang yang perutnya tidak bisa menunggu. Wresti datang pagi-pagi bersama Joko, mengira urusan selesai sebelum siang. Mereka salah.
Loket pertama menyuruh mengisi formulir, lalu mengatakan ada lampiran yang kurang, surat pernyataan dari serikat dengan stempel. Stempel serikat masih di tangan Sigit yang sedang di kota lain. Mereka pulang, kembali keesokan harinya. Loket kedua memeriksa kelengkapan, mengangguk, lalu memberi tahu bahwa petugas yang berwenang menerima pencatatan sedang dinas luar, kembali lusa. Joko nyaris menggebrak meja, tetapi Wresti menahan lengannya, seperti ia menahan lengannya di ruang bipartit dulu.
"Sabar," bisik Wresti. "Mereka nggak salah apa-apa. Yang salah pabrik. Jangan kita marah ke orang yang salah."
Di ruang tunggu kantor Disnaker yang catnya mengelupas dan kipas anginnya berputar lelah, mereka duduk berjam-jam di antara orang-orang lain dengan map di pangkuan, masing-masing membawa luka dari pabriknya sendiri. Seorang bapak tua mengurus jaminan hari tuanya yang ditahan. Seorang ibu muda mengurus upahnya yang tiga bulan tidak dibayar. Wresti memandang mereka dan menyadari, perjuangannya bukan satu-satunya. Pola ini ada di mana-mana, persis kata Sigit, dan ruang tunggu ini adalah tempat semua pola itu menumpuk, menunggu giliran, dengan kesabaran orang yang tidak punya pilihan lain.
Di hari ketiga, akhirnya, surat itu diterima dan dicatat. Wresti memegang tanda terima dengan stempel tanggal seperti memegang sesuatu yang berharga. Bukan kemenangan, hanya satu pintu yang berhasil dibuka. Mediasi akan dijadwalkan, katanya, dalam beberapa minggu, sesuai antrean. Beberapa minggu. Wresti menghitung di kepalanya berapa kali ibunya cuci darah dalam beberapa minggu, berapa kos yang menunggak, berapa perut yang harus diisi tanpa upah.
Tetapi manajemen tidak menunggu antrean.
Dua hari setelah surat tercatat, pengumuman baru ditempel di papan dekat kantin. Tenggat PHK dipercepat. Yang semula akan disampaikan kemudian, kini diberi tanggal, dan tanggal itu jatuh sebelum jadwal mediasi yang mereka antre. Karyawan diminta menandatangani penerimaan PHK dan mengambil hak sesuai perhitungan perusahaan dalam batas waktu yang ditentukan. Yang tidak menandatangani sampai batas waktu, demikian bunyi kalimat licin di paragraf akhir, dianggap mengundurkan diri.
Wresti membaca dua kali. Strateginya jelas. Manajemen mau membubarkan barisan sebelum mediasi digelar. Kalau orang-orang sudah telanjur menandatangani penerimaan PHK dengan perhitungan sepihak perusahaan, mediasi jadi tidak ada gunanya. Tidak ada lagi perselisihan kalau semua sudah menerima. Mereka berlomba dengan waktu, dan manajemen mempercepat jamnya.
"Ini akal-akalan," kata Joko geram di kantin. "Mereka tahu kita lapor, makanya buru-buru."
"Justru karena kita lapor, makanya mereka buru-buru," Wresti membetulkan, dan ada kepuasan kecil yang dingin dalam menyadarinya. "Kalau lapor kita nggak ada artinya, mereka nggak akan repot. Mereka takut sama mediasi. Itu bagus." Ia menatap teman-temannya. "Tapi artinya kita harus tahan barisan. Jangan ada yang tanda tangan penerimaan PHK sebelum mediasi. Kalau ada yang tanda tangan sekarang, perhitungannya versi mereka, dan dia kehilangan haknya buat nuntut."
"Gimana caranya nahan orang yang lapar dan ditakut-takuti dianggap mengundurkan diri?" tanya Mbak Surti pelan, dan pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sebenarnya.
Wresti tidak punya jawaban mudah. Yang ia punya hanya kebenaran prosedur. "Dianggap mengundurkan diri itu cuma kata-kata mereka di kertas," katanya. "Secara hukum, kalau kita lagi berselisih resmi dan udah tercatat di Disnaker, mereka nggak bisa seenaknya menganggap kita mengundurkan diri. Kita lagi memperjuangkan hak, bukan kabur. Tanda terima dari Disnaker ini"—ia mengangkat kertas berstempel itu—"ini perisai kita. Selama ada ini, kita bukan mengundurkan diri. Kita lagi nuntut."
Ia tahu kata-katanya tidak mengenyangkan siapa pun. Tetapi ia juga tahu, di perjuangan ini, kadang satu lembar tanda terima berstempel adalah satu-satunya yang berdiri di antara seseorang dan kehilangan total. Maka ia menyalin tanda terima itu, membagikannya, menjelaskan ke setiap orang yang mau dengar bahwa selama proses berjalan, mereka punya pijakan hukum untuk tidak menandatangani apa pun yang mereka tidak mengerti.
Malam itu, di Gerbang Tiga, Wresti menempelkan jempolnya di mesin absen seperti biasa, tetapi ia memperhatikan satu hal baru. Antrean pekerja sif malam lebih pendek dari biasanya. Beberapa wajah yang biasa ia lihat tidak ada. Entah sakit, entah sudah menyerah dan menandatangani diam-diam, entah cuma tidak tahan. Bunyi tit, tit, tit terdengar lebih jarang. Dan dalam jeda di antara bunyi itu, Wresti mendengar suara lain yang lebih menakutkan dari ancaman mana pun: suara barisan yang mulai menipis.
Aksara