Mediasi Pertama yang Mentah

Jadwal mediasi akhirnya turun, lebih cepat dari antrean biasa, dan Wresti tahu itu bukan keberuntungan. Surat tercatat, posko yang terlihat, dan mungkin tangan tak terlihat Bu Wuryani dari seberang meja, semuanya mungkin ikut mempercepat. Tetapi cepat tidak berarti mudah. Kantor Disnaker pagi itu sama seperti hari-hari mereka mengurus surat: cat mengelupas, kipas berputar lelah, kursi-kursi plastik. Ruang mediasi tidak lebih dari ruangan biasa dengan meja panjang, dua sisi berhadapan, dan di ujung satu kursi untuk mediator. Wresti datang bersama Sigit, Joko sebagai saksi, dan untuk pertama kalinya pengacara dari lembaga bantuan hukum, seorang perempuan muda bernama Rina yang Sigit kenalkan, yang membawa map sendiri dan ketenangan yang menenangkan. Di seberang, manajemen datang dengan komposisi yang membuat Wresti waspada. Bu Wuryani hadir, wajahnya kembali tertutup di balik blazer abu-abu, tanpa jejak percakapan di warung kopi tempo hari. Di sampingnya bukan staf personalia, melainkan seorang lelaki berjas, rapi, dengan tas kulit dan jam tangan yang berkilat, yang diperkenalkan sebagai kuasa hukum perusahaan. Pengacara. Manajemen mengirim pengacara, dan kehadiran itu sendiri mengubah suasana ruangan dari perundingan menjadi pertarungan teknis. Mediatornya, yang akan memimpin, ternyata seorang lelaki muda, mungkin baru beberapa tahun bekerja, yang menata berkasnya dengan gugup dan sesekali melirik buku panduan tipis di sampingnya. Wresti merasakan ada yang tidak seimbang sejak awal: di satu sisi pengacara perusahaan yang berpengalaman, di sisi lain mediator muda yang kewalahan. Dan mediator yang kewalahan, ia akan segera belajar, cenderung berpegang pada hal yang paling aman baginya, yaitu prosedur. Mediasi dimulai dengan pembacaan duduk perkara. Wresti diberi kesempatan menyampaikan pokok tuntutan, dan ia melakukannya seperti di bipartit, dengan angka, tenang, terstruktur. Upah ditahan sekian hari. Lembur disunat sekian. PHK terselubung. Pesangon yang dituntut. Ia bahkan menyinggung kejanggalan data ekspor, walau menyimpan rincian buktinya untuk saat yang tepat. Mediator muda itu mencatat dengan rajin, mengangguk, dan untuk sesaat Wresti merasa mungkin ada keadilan di ruangan ini. Lalu giliran pengacara perusahaan, dan Wresti belajar dalam lima menit bagaimana keadilan bisa dimentahkan tanpa membantah satu pun fakta. Lelaki berjas itu tidak menyangkal upah ditahan. Tidak menyangkal lembur. Ia bahkan tidak menyentuh data ekspor. Yang ia lakukan adalah menyerang bentuk, bukan isi. "Mohon maaf, Pak Mediator," katanya, suaranya halus dan terlatih, "sebelum kita membahas substansi, saya ingin mengoreksi beberapa hal prosedural. Pertama, apakah pihak pekerja membawa surat kuasa yang sah dari seluruh karyawan yang diwakili, atau hanya dari pengurus serikat? Karena tuntutan menyangkut hak individual, sementara yang hadir mewakili lembaga." Ia membuka mapnya. "Kedua, saya lihat sebagian bukti yang diajukan berupa fotokopi tanpa legalisasi. Dalam perselisihan hubungan industrial, kekuatan pembuktian dokumen yang tidak dilegalisir bisa dipersoalkan. Ketiga, dasar perhitungan denda keterlambatan yang disebut pihak pekerja, mohon dirujuk pasalnya secara spesifik, karena setahu kami penerapannya tidak otomatis." Wresti merasakan tanah di bawah keunggulan datanya bergeser, persis seperti di bipartit, tetapi kali ini lebih licin karena dibungkus istilah hukum. Pengacara itu tidak melawan kebenaran. Ia melawan kelengkapan. Dan mediator muda, yang takut salah, langsung tergoda pada jalan teraman: meminta kelengkapan dulu sebelum membahas isi. "Eh, betul juga," kata mediator itu, melirik panduannya. "Mungkin sebaiknya berkas dilengkapi dulu. Surat kuasa, legalisir dokumen. Supaya nanti tidak ada masalah di kemudian hari." Sigit langsung menyela, suaranya naik. "Pak, ini akal-akalan menunda. Soal legalisir, kita lengkapi bisa, tapi jangan jadikan alasan menunda substansi. Yang penting di sini upah orang ditahan, orang mau di-PHK tanpa hak. Mereka lapar, Pak, nggak bisa nunggu surat-menyurat." "Justru karena ini menyangkut hak orang banyak," balas pengacara perusahaan dengan tenang, "maka prosedur harus benar. Kalau nanti kesepakatan diambil di atas dasar yang cacat, yang dirugikan juga pekerja. Kami menjaga kepentingan semua pihak." Kalimat itu, dibungkus seolah demi kebaikan buruh, membuat Joko menggeram pelan, dan Wresti menyentuh lengannya. Wresti menyaksikan Sigit dan pengacara itu saling adu istilah, surat kuasa, legalisir, pasal mana, ayat mana, dan ia merasakan sesuatu yang membuatnya marah dalam diam: kebutuhan nyata orang-orangnya tenggelam. Pertarungan ini berpindah dari lantai jahit yang lapar ke ruang istilah hukum, dan di ruang istilah, yang punya pengacara berpengalaman menang, bukan yang punya kebenaran. Dewi yang menunggak kos tidak ada di ruangan ini. Painem yang masak di dapur umum tidak terdengar di sini. Yang terdengar cuma pasal dan ayat. Mediasi pertama ditutup dengan keputusan yang sudah Wresti duga: ditunda, berkas diminta dilengkapi, dijadwalkan ulang. Tidak ada satu pun fakta yang dibantah, dan tidak ada satu pun yang diselesaikan. Pengacara perusahaan membereskan tasnya dengan tenang seperti orang yang baru saja memenangkan ronde dengan tidak melakukan apa-apa. Di luar, di tangga kantor Disnaker, Joko meledak. "Itu namanya keadilan? Mereka nggak bantah apa-apa, cuma ngakalin surat!" Rina, pengacara muda dari lembaga bantuan hukum, menepuk bahunya. "Itu memang taktik mereka," katanya tenang. "Tunda lewat prosedur. Tapi tenang, soal legalisir dan surat kuasa itu gampang dilengkapi. Mereka cuma beli waktu. Yang penting, mereka nggak berani menyentuh substansi, dan itu artinya substansi kita kuat." Wresti memandang Rina, lalu memandang Sigit yang masih panas, lalu ke arah pabrik di kejauhan. Ia mencatat pelajaran hari itu di buku biru kepalanya: kebenaran yang kuat di atas kertas tidak cukup, kalau kertasnya bisa dipersoalkan bentuknya. Mereka harus melengkapi setiap formalitas dengan kesabaran yang sama telitinya dengan angka. Dan ronde berikutnya, ia bertekad, mereka tidak akan datang dengan celah sekecil apa pun yang bisa dijadikan alasan menunda.