Pram bergerak cepat sebelum jamuan menelan seluruh pagi. Ia mendekati ahli geologi muda itu—namanya Pak Rendra—bukan dengan basa-basi, melainkan langsung ke inti. "Pak, sebelum Bapak dengar yang lain, izinkan saya tunjukkan satu hal. Sepuluh menit. Cuma jembatan."
Pak Rendra, yang memang sudah memandang ke arah itu, mengangguk tanpa ragu. Dan ketika seorang anggota tim mau menahan, ahli geologi itu berkata datar, "Saya ke sini untuk lihat lapangan, bukan untuk minum kopi. Lapangan dulu." Ada bobot dalam kalimat itu yang membuat anggota tim lain ikut berdiri, dan Pak Har, yang skenarionya mengandalkan tim tetap duduk di tenda, terpaksa ikut berjalan dengan senyum yang mulai kaku.
Di bawah jembatan, Pak Rendra berjongkok lama, menyentuh pilar yang menggantung, mengukur, mengambil sampel, dan ketika ia berdiri, wajahnya keras. "Berapa lama penggalian di sekitar pilar ini?" tanyanya, bukan pada Pram, melainkan pada pengelola yang mendampingi. Pengelola mulai menjawab dengan angka yang dipoles, tapi Mas Bejo, yang berdiri di belakang Pram, menyela dengan tenang, "Sepuluh tahun, Pak. Saya yang ngeruk. Sampai kedalaman yang dulu setinggi badan, sekarang sedalam tiga rumah. Saya tahu karena tangan saya sendiri yang ngerukin."
Kesaksian dari dalam itu—dari bekas penambang yang tak punya alasan berbohong—membuat pengelola bungkam. Pak Rendra mencatat panjang.
Tapi bukan jembatan yang akhirnya menjatuhkan vonis. Itu terjadi di balai desa, siang harinya, ketika tim evaluasi menggelar pertemuan terbuka yang dihadiri warga. Pak Har sudah menyiapkan barisan pendukungnya—penambang yang takut kehilangan kerja, sopir, kuli muat—untuk bersaksi bahwa tambang adalah berkah, bahwa penutupan akan membunuh desa. Mereka bicara satu per satu, dan kata-kata mereka pahit dan nyata: anak yang harus sekolah, cicilan motor, dapur yang harus mengepul. Pram mendengarkan dengan dada sesak, karena setiap kata itu benar, dan setiap kata itu adalah dakwaan terhadap dirinya.
Lalu sesuatu yang tak ada dalam skenario siapa pun terjadi.
Pak Kusno berdiri. Eks-sopir truk pasir, lelaki yang selama belasan tahun hidup dari mengangkut hasil tikungan, orang yang dulu paling keras membela tambang. Ruangan menanti ia menambah suara untuk pembukaan kembali. Tapi suaranya bergetar saat ia bicara.
"Saya sopir, Pak," katanya pada tim evaluasi. "Belasan tahun saya bawa truk lewat jembatan itu. Penuh pasir, berat. Saya tahu jembatan itu. Dan saya... saya ndak berani lagi lewat sana sekarang. Bukan karena dilarang. Karena saya tahu sendiri jembatan itu ndak kuat lagi." Ia menatap lantai. "Saya butuh kerja. Tuhan tahu saya butuh kerja. Tapi saya ndak mau jadi orang yang truknya jatuh bawa anak orang ke dasar sungai. Saya ndak mau."
Ruangan hening total.
Lalu Bu Lastri berdiri, menggendong anaknya yang masih batuk-batuk, dan tanpa pidato ia hanya berkata, "Ini anak saya, Pak. Tiga bulan batuk ndak sembuh-sembuh. Bidan bilang dari debu dan air. Saya ndak ngerti tambang legal atau ilegal. Saya cuma mau anak saya bisa napas." Anak itu, seolah memberi kesaksiannya sendiri, terbatuk panjang di pelukan ibunya.
Dan kemudian—ini yang membuat Pram hampir tak percaya—seorang perempuan tua bangkit dari deretan belakang, tempat keluarga penambang duduk. Mbok Surti. Perempuan yang dulu pertama memperingatkan Pram untuk tidak ribut, yang anaknya kehilangan kerja karena keputusan Pram, yang sudah berbulan-bulan tak menyapanya.
"Anak saya kerja di tambang," kata Mbok Surti, suaranya tua tapi jernih. "Sekarang dia kerja di tambak, upahnya lebih kecil. Saya marah sama kades soal itu, semua orang tahu. Tapi saya ke sini bukan buat bela kades." Ia berhenti, dan matanya menyapu ruangan. "Saya ke sini karena cucu saya main di sungai dulu, sama saya juga main di sungai dulu. Sekarang sungai itu jurang. Kalau dibuka lagi, jurangnya makin dalam, dan cucu saya ndak punya sungai. Upah bisa dicari di tempat lain. Sungai ndak bisa dibikin lagi kalau sudah habis."
Ia duduk kembali, dan tidak menatap Pram. Tapi Pram menatapnya, dan ada sesuatu yang pecah pelan di dadanya—bukan kemenangan, sesuatu yang lebih dalam dari itu.
Karena inilah yang berbeda. Selama berbulan-bulan, suara yang menentang tambang adalah suara Pram, dan suara kades selalu bisa dibilang politik. Tapi sekarang yang berbicara adalah korban langsung—sopir yang takut truknya jatuh, ibu yang anaknya batuk, nenek yang kehilangan sungai masa kecilnya. Suara mereka tidak punya kepentingan politik, tidak bisa dibeli, tidak bisa dibilang akal-akalan. Dan suara itu, di hadapan tim evaluasi dan kamera Anggraini yang merekam diam-diam, jauh lebih kuat dari semua jamuan dan lobi yang disiapkan Pak Sigit.
Pram tidak perlu bicara banyak hari itu. Untuk pertama kali sejak ia nekat mendaftar Pilkades, bukan dirinya yang menjatuhkan vonis pada tambang. Desa itu, dengan suaranya sendiri yang akhirnya menemukan keberaniannya, yang melakukannya. Dan menyaksikan itu—warga yang dulu memilih amplop kini memilih sungai—Pram menyadari bahwa pertarungan yang sesungguhnya selama ini bukan untuk menutup tambang, melainkan untuk membuat tetangganya berani mendengar suara mereka sendiri.