Musyawarah desa digelar pada Sabtu sore yang panas, dan balai desa penuh sampai ke pelataran. Pram datang berjalan kaki, seperti yang ia lakukan tiap hari sejak gelombang kemarahan itu pecah, dan ia merasakan ratusan pasang mata menyergapnya begitu ia melewati gerbang. Bukan tatapan yang dulu mengantarnya ke kotak suara. Ini tatapan orang lapar yang sudah memutuskan siapa yang harus disalahkan.
Di depan, di meja panjang yang ditutup taplak hijau, panitia musyawarah duduk berderet. Pak Har tidak duduk di antara mereka. Ia memilih kursi di tengah barisan warga, di antara keluarga-keluarga penambang, seolah ia bagian dari mereka, seolah ia korban yang sama. Itu cerdas, Pram mengakui dalam hati. Itu sangat cerdas.
Seorang tokoh dusun penambang membuka dengan membacakan petisi. Lima ratus tiga puluh tanda tangan, katanya, sebagian cap jempol. Pernyataan bahwa warga tidak lagi percaya pada kepemimpinan Prabasta Wijanarko, bahwa kepala desa telah mematikan dapur ratusan keluarga, bahwa ia harus mempertanggungjawabkan kegagalannya di hadapan musyawarah. Suaranya bergetar marah, dan beberapa kali tepuk tangan pecah, lalu padam, lalu pecah lagi.
"Kalau jujur," lelaki itu menutup, "kades ini lebih sayang ikan daripada kita. Sekarang ikannya sudah selamat. Lha kita? Anak saya nggak bisa daftar ulang sekolah, Pak. Itu jawaban sungai jernih untuk perut kosong saya?"
Ruangan bergemuruh. Topik, di sudut, mengepalkan tangan, dan Pram menahannya dengan satu tatapan. Lalu giliran Pram bicara. Ia berdiri, dan ruangan perlahan diam — bukan karena hormat, melainkan karena penasaran melihat orang yang akan mereka jatuhkan.
Pram tidak membawa pidato. Ia sudah mengatakan pada Topik bahwa pidato tidak bisa dimakan, dan ia bersungguh-sungguh. Yang ia bawa hanya map cokelat lusuh dan beberapa lembar kertas. Ia meletakkannya di meja, lalu mulai bicara dengan suara yang lebih rendah dari yang mereka kira.
"Saya nggak akan bilang kalian salah," katanya. "Karena nggak. Dapur kalian dingin, dan itu gara-gara saya. Itu bukan fitnah. Itu kenyataan yang saya tanggung tiap malam." Ia berhenti. Tak ada tepuk tangan untuk pengakuan itu, tapi ada keheningan yang berbeda, keheningan yang menunggu. "Tapi saya nggak datang ke sini buat minta dikasihani. Saya datang bawa hitungan."
Ia mengangkat selembar kertas. "Dana perbaikan jembatan dari kabupaten. Sudah masuk tahap pencairan. Bukan janji, bukan kabar burung — ada nomor suratnya, ada tanggalnya, bisa kalian cek ke kecamatan besok pagi. Proyek itu butuh tenaga. Puluhan tenaga, harian, mulai bulan depan. Yang ngerjain siapa? Orang sini. Eks-penambang yang sekarang nganggur." Ia meletakkan kertas itu dan mengambil yang lain. "Tambak koperasi. Panen kemarin kecil, saya nggak akan bohong, cuma cukup buat belasan keluarga. Tapi panen kedua sudah ditebar, dan ada bantuan bibit dari dinas perikanan yang lagi saya urus. Sawah hilir yang dulu rusak airnya, sekarang airnya mulai bening — yang dulu nggak bisa ditanami, musim ini bisa."
Lelaki dari dusun penambang menyela, "Itu semua nanti, Pak. Nanti, nanti, nanti. Saya butuhnya sekarang."
"Saya tahu," jawab Pram, dan ia tidak meninggikan suara. "Makanya saya nggak akan janji semuanya beres besok. Saya cuma minta satu hal. Bukan terima kasih. Bukan maaf. Saya minta waktu." Ia menatap ruangan, satu per satu, wajah-wajah yang ia kenal sejak kecil. "Kasih saya sampai jembatan itu mulai dikerjain. Sampai upah pertama proyek itu masuk ke kantong kalian. Kalau sampai itu kalian masih mau saya turun, saya turun. Saya nggak akan ngelawan. Saya tanda tangan sendiri."
Pak Har, dari kursinya, akhirnya bicara, tenang dan ramah seperti biasa. "Le, kamu pinter ngomong. Bapakmu juga dulu pinter ngomong. Tapi orang nggak bisa makan janji yang dicetak di kertas dinas. Aku ngasih beras minggu lalu — itu nyata, bisa dimasak. Kamu ngasih nomor surat."
Kalimat itu menohok, dan beberapa kepala mengangguk. Tapi Pram sudah menduga serangan itu. "Betul, Pak Har," katanya pelan. "Beras panjenengan nyata. Saya nggak akan menghina orang yang lagi kelaparan dengan bilang beras itu nggak penting. Tapi saya tanya satu hal ke warga." Ia menoleh ke ruangan. "Beras itu bisa dimakan berapa hari? Seminggu? Dua minggu? Terus habis, terus minta lagi, terus kalian bergantung lagi. Itu yang dua belas tahun ini bikin kita nggak pernah berdiri sendiri. Saya nggak mau ngasih kalian beras buat seminggu. Saya mau ngasih kalian kerja buat seumur hidup. Cuma itu butuh waktu, dan saya nggak bisa beli waktu itu pakai amplop."
Ruangan terbelah. Sebagian besar masih marah, suara-suara menggerutu, beberapa berteriak agar musyawarah segera memungut suara. Tapi ada juga yang diam, yang menimbang, yang teringat bahwa beras minggu lalu memang sudah habis dan tak ada gantinya.
Pemungutan dilakukan dengan angkat tangan, dusun per dusun. Penghitungannya menegangkan, persis seperti malam penghitungan suara dulu, dan Pram berdiri di depan dengan tangan dingin menunggu vonisnya. Mosi membutuhkan suara mayoritas mutlak untuk diteruskan ke kecamatan. Angkanya merangkak, dusun penambang hampir bulat mendukung mosi, dusun nelayan dan hilir menolaknya, dan dua dusun di tengah pecah hampir rata.
Ketika ketua panitia mengumumkan hasilnya, ruangan sesaat tak percaya. Mosi tidak mencapai mayoritas mutlak. Selisihnya tipis — belasan suara, kata panitia, dan Pram nyaris tertawa getir mendengar angka itu. Belasan. Sama seperti ia menang dulu. Ia bertahan, tapi nyaris, dan ia tahu bertahan tipis bukan kemenangan. Itu hanya perpanjangan waktu.
Pak Har berdiri, menepuk-nepuk celananya, dan tersenyum pada Pram dari kejauhan — senyum yang sama sekali tidak hangat. "Kamu dapat waktumu, Le," katanya, cukup keras agar terdengar. "Tapi waktu itu jalan dua arah. Kalau jembatanmu nggak mulai-mulai, mereka bakal balik lagi ke sini. Dan aku bakal ada di sini, nunggu." Ia keluar dengan tenang, diikuti sebagian warga, dan Pram berdiri di balai desa yang setengah kosong, memegang map cokelat yang berisi seluruh nasibnya, dan tahu bahwa waktu yang baru saja ia menangkan sudah mulai menghitung mundur sejak detik ini juga.