Rani datang ke Cikamuning hari Sabtu, hari liburnya, dengan ongkos dari kantongnya sendiri. Ia belum bilang apa-apa pada Bu Tantri. Yang ia bawa hanya buku tulis, pena, kamera ponsel yang layarnya retak, dan map Cikamuning yang sudah ia baca tiga malam berturut-turut sampai matanya perih.
Kampung itu lebih kecil dari bayangannya saat membaca berkas, tapi juga lebih hidup. Angkot menurunkannya di mulut jalan, dan dari situ ia berjalan menyusuri gang tanah yang di kiri-kanannya rumah-rumah berdempetan, lalu tiba-tiba terbuka ke hamparan sawah yang hijau menyilaukan. Bau lumpur, bau jerami, bau asap dapur. Anak-anak berlarian. Seekor ayam menyeberang jalan dengan tergesa. Di kejauhan, melampaui sawah, ia bisa melihat garis pabrik-pabrik yang sudah berdiri—cerobong, atap seng yang memanjang, pagar beton. Kawasan industri yang merangkak, dan Cikamuning seperti pulau hijau terakhir yang belum tenggelam.
Pak Sahid menyambutnya dengan mata berbinar penuh harap, dan Rani buru-buru meluruskan. "Pak, saya... saya belum mewakili LBH secara resmi. Lembaga belum memutuskan. Saya cuma mau mendata dulu. Mengumpulkan keterangan. Supaya kalau nanti diputuskan menerima, kita sudah punya bahan." Ia merasa tak enak mengucapkannya, tapi ia tak mau memberi harapan palsu. Itu lebih kejam dari penolakan.
Pak Sahid mengangguk. "Apa pun yang Mbak butuh, kami bantu."
Maka mulailah pekerjaan yang lambat dan melelahkan itu—pekerjaan yang tak pernah masuk film tentang pengacara. Rani duduk di balai, membuka buku tulisnya, dan satu per satu warga datang membawa girik mereka. Ia mencatat: nama pemegang, nomor persil, luas, batas-batas, tahun bayar pajak terakhir. Ia memotret tiap lembar. Ia menggambar peta kasar kampung dengan tangan, menandai petak mana milik siapa. Banyak girik yang sudah lapuk, tulisannya pudar, namanya berbeda dengan yang menempati karena tanah sudah berpindah lewat warisan tanpa pernah dibaliknamakan—warisan yang dibagi dengan musyawarah, bukan dengan akta.
Tapi yang lebih sulit dari dokumen adalah orang. Sebagian warga datang dengan curiga. Seorang lelaki paruh baya, Pak Karta, berdiri di pintu balai dan bicara setengah keras agar terdengar yang lain. "Buat apa repot-repot? Lawan perusahaan? Kita ini cuma petani. Sudah jelas kalah. Mending terima ganti rugi mumpung ada."
"Ganti ruginya berapa, Pak?" tanya Rani pelan.
Pak Karta menyebut angka. Rani menuliskannya, lalu menghitung di kepalanya. Angka itu, untuk tanah dan rumah seluas itu, di lokasi yang sebentar lagi jadi kawasan industri bernilai berkali lipat, adalah angka yang menghina. Tapi ia tak mengatakannya. Bagi Pak Karta, yang punya anak mau masuk SMK dan utang di warung yang menumpuk, angka itu mungkin terasa seperti penyelamat.
"Bapak punya hak untuk menerima kalau Bapak mau," kata Rani hati-hati. "Tidak ada yang bisa memaksa Bapak bertahan. Tapi Bapak juga berhak tahu berapa sebenarnya nilai tanah Bapak, supaya kalau menerima, menerimanya dengan mata terbuka, bukan karena takut." Pak Karta diam, lalu pergi tanpa menyerahkan giriknya. Rani tahu ia sudah hampir tergoda. Dan ia tahu, akan ada banyak Pak Karta lain.
Di sela mendata, seorang pemuda mendekat dan duduk di bangku seberang, melipat tangan. Bahar, dua puluh empat tahun, lulusan SMA yang sempat merantau jadi buruh pabrik lalu pulang. Ia memandang Rani dengan skeptis yang terang-terangan.
"Mbak yakin ini ada gunanya?" katanya. "Saya pernah lihat. Di kampung sebelah, ada juga yang lawan. Bawa pengacara. Demo ke kabupaten. Akhirnya tetap digusur. Pengacaranya dapat duit, perusahaannya dapat tanah, wartanya hilang dalam seminggu. Yang tersisa cuma kami yang dulu punya rumah, sekarang ngontrak."
Rani meletakkan penanya. "Saya nggak akan janji menang, Bahar. Saya nggak bisa. Yang bisa saya janjikan cuma ini: kita akan tahu persis di mana kalian berdiri secara hukum. Apa yang kalian punya, apa yang perusahaan punya, dan di mana letak kebohongannya kalau memang ada kebohongan. Kalian boleh mutusin sendiri mau lawan atau nggak. Tapi mutusinnya pakai kebenaran, bukan pakai takut."
Bahar memandangnya lama, lalu menyeringai tipis. "Bicaranya bagus. Semua pengacara bicaranya bagus."
"Saya bukan pengacara," kata Rani. "Saya cuma orang yang baca dokumen."
Entah kenapa, jawaban itu membuat Bahar tertawa kecil, dan sejak itu ia tinggal, membantu memanggil warga, menerjemahkan keterangan dari yang tua-tua yang bicaranya berputar.
Menjelang sore, Pak Sahid membawanya ke sebuah rumah di ujung kampung, rumah kayu tua dengan halaman yang ditanami kembang sepatu. Di berandanya duduk seorang perempuan sangat tua, kurus, dengan mata yang sudah berkabut tapi tetap awas. "Ini Mak Surti," kata Pak Sahid. "Pemegang girik tertua di kampung. Tanahnya paling lama. Kalau soal riwayat tanah, beliau yang paling tahu."
Mak Surti menatap Rani lekat-lekat, terlalu lekat, sampai Rani merasa risi. Perempuan tua itu meminta Rani mendekat, lalu menyentuh wajahnya dengan tangan yang dingin dan keriput. "Siapa namamu tadi, Nak?"
"Maharani, Mak. Maharani Saraswati."
Sesuatu bergerak di mata berkabut itu. Mak Surti menarik tangannya pelan, dan untuk sesaat ia tampak seperti hendak mengatakan sesuatu, lalu mengatupkan bibir. "Saraswati," ulangnya, lirih, hampir pada dirinya sendiri. "Sudah lama saya tidak dengar nama itu di kampung ini."
Rani tertawa kecil, mengira itu basa-basi orang tua. "Mungkin pasaran, Mak. Banyak yang pakai."
Mak Surti tidak ikut tertawa. Ia hanya memandang ke arah sawah yang mulai keemasan oleh matahari sore, ke arah sebuah pohon asam tua yang berdiri sendirian di tengah pematang. "Tanah ini menyimpan lebih banyak nama dari yang dikira orang," katanya akhirnya. "Termasuk nama yang sudah dilupakan keturunannya sendiri."
Rani mencatat keterangan Mak Surti soal riwayat tanah—siapa membuka, siapa mewarisi, kapan kampung mulai padat. Tapi kalimat terakhir perempuan tua itu menempel di kepalanya sepanjang perjalanan pulang, seperti serpih jerami yang menyangkut di baju dan baru terasa saat sudah jauh. Ia menepisnya. Ia punya delapan puluh empat keluarga untuk dipikirkan. Ia tak punya waktu untuk teka-teki seorang nenek tua.
Aksara