Bu Tantri tidak langsung berkata ya. Tapi ia juga tidak berkata tidak, dan di LBH yang sekarat, ketiadaan kata tidak adalah sejenis izin. Ia memberi Rani satu syarat: "Kamu boleh telusuri. Tapi kalau ada yang harus tanda tangan, yang menghadap pengadilan, yang menyatakan diri kuasa hukum—itu saya atau Pak Damar, advokat kita. Kamu paralegal. Kamu mata dan tangan, bukan mulut di sidang. Jangan sampai kamu, atau lembaga, kena masalah karena melangkahi izin. Paham?"
Rani paham betul. Ia paham sampai ke tulang, karena batas itulah yang sepanjang kariernya membuatnya merasa setengah. Tapi pagi itu ia tak peduli. Ia punya izin untuk mengejar kejanggalan tanggal itu, dan ia berangkat ke kantor pertanahan dengan map di dada dan semangat yang masih utuh.
Semangat itu mulai terkikis di antrean pertama.
Kantor BPN penuh sejak pagi. Orang-orang duduk berjejal di kursi tunggu, sebagian berdiri menyandar dinding, semua memegang map dan nomor antrean yang dipanggil dengan kecepatan menyiksa. Rani mengambil nomor, lalu menunggu dua jam untuk akhirnya diberi tahu bahwa loket yang ia butuhkan—loket informasi pertanahan, untuk meminta peta bidang dan riwayat tanah—ada di lantai dua, dan di lantai dua ia harus mengambil nomor lain, dan nomor lain itu juga panjang.
Ketika gilirannya tiba, petugas di balik kaca, lelaki muda dengan wajah yang sudah belajar untuk tidak peduli, mendengarkan permintaannya dengan setengah hati. "Peta bidang? Riwayat tanah? Ibu pemiliknya?"
"Saya mewakili warga yang menggarap tanah itu turun-temurun. Saya dari LBH." Rani menunjukkan surat tugas yang ditandatangani Bu Tantri.
"Ibu bukan pemegang hak yang terdaftar. Tanahnya atas nama perusahaan, ya? Untuk informasi bidang tanah orang lain, ada prosedurnya. Tidak bisa sembarang minta." Petugas itu menyebut serangkaian syarat: surat permohonan resmi, alasan hukum, kadang harus ada perkara yang sudah berjalan. Setiap kalimatnya adalah dinding baru.
"Tapi justru saya butuh ini untuk tahu apakah ada perkara," kata Rani, berusaha sabar. "Bagaimana saya bisa mengajukan perkara kalau saya tidak boleh lihat dasarnya?"
Petugas itu mengangkat bahu, gerakan yang mengandung seluruh birokrasi negeri ini. "Itu bukan urusan saya, Bu. Saya cuma jalankan aturan."
Rani pulang hari itu dengan tangan kosong dan kemarahan yang ia tahan. Ia datang lagi keesokan harinya dengan surat permohonan yang lebih lengkap, ditandatangani Pak Damar sebagai advokat. Datang lagi. Antre lagi. Diping-pong dari loket ke loket. Diberi tahu berkasnya kurang satu lampiran, padahal kemarin tak ada yang menyebut lampiran itu. Datang lagi. Suatu siang, di tengah keputusasaan, seorang calo—lelaki berjaket yang berdiri di dekat pintu—mendekatinya dengan senyum yang terlatih. "Mau cepat, Mbak? Ada jalan. Tinggal bilang berapa." Ia menyebut angka untuk peta bidang yang seharusnya bisa didapat dengan biaya resmi yang jauh lebih kecil. Rani menolak, tapi malamnya ia duduk di kosnya dan untuk pertama kali benar-benar mengerti mengapa orang kecil menyerah. Bukan karena mereka tak punya hak. Karena mengejar hak itu sendiri sudah melelahkan sampai ke sumsum, memakan waktu yang tak mereka punya, uang yang tak mereka punya, dan harga diri yang dikikis sedikit demi sedikit di setiap antrean.
Ia hampir menyerah pada hari kelima. Lalu ia bertemu Bu Ningsih.
Bu Ningsih perempuan setengah baya yang bekerja di bagian arsip, yang ditemui Rani secara tak sengaja saat tersesat mencari toilet. Mereka mengobrol di lorong, dan ketika Bu Ningsih tahu Rani membela kampung petani, sesuatu di wajahnya melunak. "Ibu saya dulu juga digusur," katanya pelan. "Pasar lama. Sekarang jadi mal." Ia menatap Rani lama, lalu menurunkan suara. "Yang Mbak cari itu peta bidang sama buku tanah, kan? Coba Mbak datang besok pagi, jam tujuh, sebelum loket buka. Cari saya. Saya nggak janji, tapi saya bantu carikan dari sistem, sekadar Mbak bisa lihat ada apa. Yang penting nanti permohonan resminya tetap Mbak masukin, biar sah."
Maka di pagi keenam, di ruang arsip yang dingin oleh pendingin dan bau kertas, Bu Ningsih membuka komputer dan mencari nomor sertifikat PT Graha Megah Lestari. Layar memuat data, peta bidang, surat ukur. Rani membungkuk mendekat, menahan napas. Dan di sana, di antara angka-angka yang berenang di layar, ia melihatnya lagi—tanggal itu. Tanggal pendaftaran hak yang ia tandai kuning di kosnya. Ia menyandingkannya dengan tanggal surat ukur, tanggal pemetaan bidang.
Ia membacanya sekali. Dua kali. Tiga kali, jarinya menelusuri layar.
Tanggal sertifikat itu didaftarkan—hak atas tanah itu dikukuhkan—mendahului tanggal tanah itu diukur dan dipetakan. Hak lahir sebelum tanahnya sendiri pernah diukur. Seperti akta kelahiran yang tertanggal sebelum bayinya lahir.
Rani menegakkan badan pelan-pelan. Jantungnya berdebar bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kali sejak ia memungut map ini dari keranjang patah hati, ia tahu—bukan menduga, tahu—bahwa ada yang dipalsukan. Bukan kesalahan ketik. Bukan kelalaian. Tanggal seperti ini hanya muncul kalau seseorang membuat hak dulu, lalu mengarang pengukurannya belakangan.
"Bu Ningsih," bisik Rani, suaranya hampir tak terdengar. "Bisa saya minta cetak ini? Yang resmi. Apa pun caranya, apa pun biayanya yang sah. Saya butuh ini di atas kertas, dengan cap."
Bu Ningsih menatap layar, lalu menatap Rani, dan dari ekspresinya Rani tahu perempuan itu juga melihat apa yang ia lihat. "Mbak hati-hati," kata Bu Ningsih pelan. "Kalau ini benar dipalsukan, yang melakukannya bukan orang sembarangan. Pemalsuan begini butuh tangan di dalam." Ia melirik pintu ruang arsip, ke arah lorong di luar. "Dan tangan di dalam tidak suka dilihat."
Aksara