Tawaran yang Memecah

Temuan tanggal mustahil itu seharusnya menjadi kemenangan. Tapi sebelum Rani sempat menyusunnya jadi senjata, pihak perusahaan bergerak lebih dulu—dan mereka tidak bergerak ke arah pengadilan. Mereka bergerak ke kampung. Rani mendengarnya dari telepon Bahar, suaranya bercampur marah dan panik. "Mbak, ada orang perusahaan masuk kampung. Bawa map, bawa amplop. Mereka datang ke rumah-rumah satu per satu. Bukan yang dulu, yang sekarang lebih sopan, lebih pinter ngomong. Mereka naikin tawaran ganti rugi. Tapi nggak semua. Cuma sebagian. Yang lain nggak ditawarin." Rani turun ke Cikamuning sore itu juga. Yang ia temukan membuat dadanya sesak: kampung yang seminggu lalu duduk bersama di balai, kini terbelah. Di warung Bu Inah, sekelompok lelaki berbisik-bisik dengan wajah berbeda—ada yang berseri penuh harap, ada yang murung, ada yang saling pandang penuh curiga. Tawaran baru memang naik, hampir dua kali lipat dari yang pertama. Tapi—dan inilah racun yang dirancang dengan cerdik—hanya ditawarkan kepada keluarga yang tanahnya strategis, yang ada di pinggir, yang kalau lepas akan membuat kampung mudah dikepung. Yang lain tidak ditawari sama sekali, atau ditawari dengan angka lama yang menghina. Rani mengerti permainan ini. Itu bukan tawaran. Itu pisau. Dirancang bukan untuk membayar warga, tapi untuk memecah mereka—membuat yang ditawari merasa beruntung dan ingin cepat ambil sebelum berubah pikiran, membuat yang tak ditawari merasa iri dan ditinggal, dan membuat seluruh kampung saling curiga: siapa yang sudah teken, siapa yang masih bertahan, siapa yang diam-diam berunding sendiri. Di balai, malam itu, pertemuan warga berlangsung panas. Pak Karta berdiri lebih dulu. "Saya ditawari. Angkanya besar. Anak saya butuh biaya sekolah. Saya nggak bilang mau teken, tapi saya juga nggak bisa pura-pura nggak butuh." "Kalau Bapak teken, kampung ini bobol!" Kang Dirja membentak. "Pinggir lepas, tengah dikepung. Habis kita!" "Gampang ngomong buat yang nggak ditawari!" Pak Karta balas, suaranya naik. "Sawah saya di pinggir, yang diincar duluan. Saya yang nanggung tekanannya, bukan kalian!" Suara-suara meninggi, saling potong. Rani melihat solidaritas yang minggu lalu masih utuh kini retak di depan matanya, dan retakan itu dibuat bukan oleh kebencian, melainkan oleh kebutuhan—kebutuhan yang sah, yang manusiawi, yang justru karena itu jadi lebih sulit dilawan. Ia ingin berteriak, ingin marah pada Pak Karta, tapi ia menahan diri. Marah hanya akan membuatnya kehilangan satu orang lagi. Ia berdiri pelan, dan menunggu sampai ruangan agak reda. "Bapak-bapak, Ibu-ibu," katanya, suaranya sengaja datar, tenang. "Saya nggak akan bilang Pak Karta salah kalau butuh uang. Tidak ada yang berhak menghakimi orang yang anaknya butuh sekolah." Ia melihat Pak Karta sedikit melunak. "Tapi saya minta satu hal. Sebelum ada yang teken apa pun, dengar dulu apa yang baru saya temukan. Karena kalau benar, harga tanah Bapak-Ibu bukan segini. Bukan dua kali lipat. Jauh, jauh lebih dari itu, karena yang mereka tawarkan itu untuk tanah yang mereka klaim sah—padahal klaim mereka, sertifikatnya, kemungkinan besar palsu." Ruangan tiba-tiba sunyi. Rani menjelaskan sepelan dan sesederhana mungkin. Bukan dengan istilah hukum yang membuat mereka mengantuk, tapi dengan perumpamaan. "Bayangkan ada orang datang ke rumah Bapak, ngaku punya surat rumah itu. Tapi suratnya bertanggal sebelum rumahnya pernah dibangun. Sebelum dindingnya pernah diukur tukang. Surat begitu, masuk akal nggak? Orang yang bikin surat seperti itu, dia bohong atau jujur?" "Bohong," kata seseorang. "Sertifikat perusahaan ini begitu," kata Rani. "Saya sudah lihat datanya, dengan mata saya sendiri, di kantor pertanahan. Tanggal haknya lahir sebelum tanahnya pernah diukur. Itu nggak mungkin terjadi kalau prosesnya benar. Artinya ada yang main. Dan kalau ada yang main, itu bukan kelemahan kita—itu kelemahan mereka. Itu sebabnya mereka buru-buru tawar Bapak-Ibu sekarang, sebelum ini ketahuan. Mereka nggak mau ke pengadilan dengan sertifikat busuk. Mereka mau beli kampung ini diam-diam, supaya nggak ada perkara." Ia melihat sesuatu berubah di wajah-wajah itu. Bukan kemenangan, terlalu dini untuk itu. Tapi tegak. Punggung yang sedikit menegak. Namun di tengah malam yang mulai berbalik arah itu, sebuah suara baru muncul—suara yang dingin, terlatih, dan asing di kampung ini. Di pintu balai berdiri seorang perempuan, mungkin awal empat puluhan, dengan setelan blazer yang tak ada satu pun warga di sini mampu beli, sepatu yang masih bersih meski melewati gang berlumpur, dan senyum yang sopan tanpa kehangatan. "Selamat malam," katanya, suaranya jernih, terdidik, menguasai ruangan tanpa perlu meninggi. "Maaf saya datang larut. Saya Anindya Wirastuti, kuasa hukum PT Graha Megah Lestari." Matanya menyapu ruangan, lalu berhenti di Rani—berhenti agak lama, menilai, mengukur. "Saya dengar ada yang membantu Bapak-Ibu memahami hak. Itu bagus. Saya juga datang untuk itu. Supaya Bapak-Ibu paham haknya secara lengkap, bukan setengah-setengah dari orang yang..." ia tersenyum tipis ke arah Rani, "...maaf, yang bahkan belum berhak menyebut dirinya pengacara." Kalimat itu menusuk tepat ke tempat Rani paling rapuh. Dan dari cara Anindya mengucapkannya—tenang, akurat, tanpa kebencian, hanya sebagai fakta yang dipilih dengan presisi—Rani tahu ia sedang berhadapan dengan lawan yang jauh lebih berbahaya dari korporasi tanpa wajah. Ia berhadapan dengan seseorang yang dulu, mungkin, berdiri di tempat yang sama dengannya.