Ruang sidang itu dingin oleh pendingin udara yang berlebihan, tapi Najwa merasa keringat tetap menempel di punggungnya saat ia berdiri membawa map biru berisi surat tuntutan. Map cokelat pita merah sudah lama berpindah wujud menjadi berkas-berkas resmi bernomor perkara, disusun rapi di meja jaksa penuntut umum, namun ia masih menaruhnya di sudut meja, seperti jimat yang enggan ia lepaskan.
Di kursi terdakwa, Bramantyo Sujaya duduk dengan jas gelap yang disetrika sempurna, wajahnya tenang seperti orang yang menunggu rapat direksi selesai, bukan menunggu tuntutan pidana. Di sebelahnya, Broto tampak lebih kurus dari terakhir kali Najwa melihatnya di kantor koperasi—map-map rapinya kini menjadi barang bukti bernomor, dan ketenangannya yang dulu berganti kelopak mata yang berkedut tanpa henti.
Hakim ketua mengetuk palu pelan. "Penuntut umum dipersilakan membacakan tuntutan."
Najwa membuka lembar pertama. Suaranya, ia pastikan, tidak akan gemetar.
"Bahwa terdakwa Bramantyo Sujaya, bersama-sama dengan terdakwa Broto, telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007—perekrutan, pengangkutan, dan penampungan, dengan cara penipuan dan penahanan dokumen, untuk tujuan eksploitasi tenaga kerja di atas kapal-kapal penangkap ikan," ia membaca, lalu mendongak sejenak sebelum melanjutkan ke bagian yang telah ia tulis ulang tiga kali semalam.
"Yang membedakan perkara ini bukan kerumitan dokumennya, melainkan siapa yang disembunyikan di baliknya. Setiap perjanjian kerja laut yang disusun rapi oleh Koperasi Samudra Bahari Mandiri punya nama di kolomnya. Tapi nama-nama itu—Eko, Yunus, Tarno, dan puluhan lainnya—diperlakukan bukan sebagai manusia yang dilindungi hukum, melainkan sebagai muatan. Dicatat ketika menguntungkan, dihapus ketika merepotkan. Eko dicatat pulang di atas kertas, padahal jasadnya baru ditemukan berbulan-bulan kemudian di dasar palka beku. Itulah kejahatan yang sesungguhnya kami tuntut hari ini: bukan hanya pemalsuan dokumen, melainkan penghapusan seorang manusia dari catatan yang seharusnya melindunginya."
Ia mendengar bangku pengunjung bergeser pelan. Bu Marni, di baris ketiga, menunduk dengan saputangan menutup mulutnya. Di sebelahnya Yunus duduk tegak, rahangnya mengeras, seakan menahan diri agar tidak berdiri. Rangga di meja jaksa menuliskan sesuatu di kertas kecil, tangannya sedikit gemetar—bukan karena takut, Najwa tahu, tapi karena menahan emosi yang sama.
"Untuk itu, penuntut umum menuntut agar majelis hakim yang terhormat menjatuhkan pidana penjara lima belas tahun dan denda maksimal kepada terdakwa Bramantyo Sujaya, serta pidana penjara delapan tahun kepada terdakwa Broto, dengan kewajiban membayar restitusi kepada seluruh korban dan keluarga korban yang telah diidentifikasi dalam berkas perkara ini."
Ia duduk. Jantungnya masih berdegup ketika hakim ketua memberi giliran kepada pembela.
Pembela Bramantyo—pengacara berjas krem yang sama tenangnya dengan kliennya—berdiri dengan map lebih tebal, seolah ingin menandingi bobot dengan kertas.
"Yang Mulia, sejak awal proses ini, penuntut umum membangun narasi dramatis alih-alih fakta hukum," katanya, suaranya mengalir tanpa jeda, sudah dilatih ratusan kali di ruang sidang lain. "Klien kami adalah pengusaha yang mendirikan yayasan pemberdayaan nelayan, yang namanya justru dicoreng oleh tuduhan yang bersandar pada kesaksian orang-orang yang, izinkan saya katakan, berada dalam tekanan traumatis dan mudah dipengaruhi. Dokumen-dokumen yang disebut sebagai 'kedok' itu sah secara hukum, ditandatangani, distempel, memenuhi syarat administratif. Jika ada penyimpangan di lapangan, itu tanggung jawab pihak yang mengoperasikan kapal, bukan klien kami yang hanya pemegang saham tidak langsung."
Najwa merasa rahangnya mengencang. Ia menahan diri untuk tidak menyela.
"Lebih jauh," pembela itu melanjutkan, "buku besar yang dijadikan bukti utama diperoleh dari seorang saksi yang melarikan diri sebelum bisa diperiksa silang secara memadai. Ini melanggar hak klien kami untuk membela diri secara adil. Kami memohon majelis membebaskan klien kami dari segala dakwaan, atau setidaknya, memberikan putusan yang mempertimbangkan bahwa tidak ada bukti langsung yang menghubungkan tangan klien kami dengan kematian siapa pun di laut lepas."
Hakim ketua menoleh ke arah Najwa. "Penuntut umum, replik?"
Najwa berdiri lagi, kali ini tanpa membuka kertas.
"Yang Mulia, pembela menyebut bukti kami sebagai narasi. Saya ingin mengingatkan bahwa narasi itu disusun dari data transponder yang menunjukkan kapal mematikan pelacaknya tepat di batas ZEE, dari aliran dana yang melompat dari koperasi ke perusahaan cangkang lalu ke rekening pribadi terdakwa, dan dari kesaksian bukan satu, melainkan tiga orang yang selamat dari kapal yang sama. Jika itu semua kebetulan, maka kebetulan itu terlalu rapi untuk dipercaya—dan kerapian yang disengaja, Yang Mulia, adalah ciri kejahatan ini sejak awal. Yang tidak tercatat bukan berarti tidak terjadi. Itulah yang kami minta majelis pertimbangkan."
Ruang sidang sunyi sesaat. Hakim ketua menatap berkas di depannya, lalu mengetuk palu, lebih tegas dari sebelumnya.
"Baik. Majelis telah mendengar tuntutan penuntut umum dan pembelaan terdakwa. Sidang akan ditunda untuk musyawarah majelis. Putusan akan dibacakan pada sidang berikutnya."
Ia berdiri, diikuti seluruh yang hadir. Najwa menoleh sekilas ke bangku pengunjung—Wisnu di ujung baris, menunduk, tangannya terlipat rapat seperti sedang berdoa; Sahat berdiri dengan bantuan tongkat, tegak meski masih kaku pada satu sisi tubuh; Yunus menatap lurus ke arah Bramantyo, tanpa berkedip, seolah ingin memastikan lelaki itu tidak akan pernah lagi bisa berpura-pura tidak melihatnya.
Di luar ruang sidang, koridor pengadilan dipadati wartawan, kamera, dan bisik-bisik yang tak lagi bisa ia kendalikan. Najwa berjalan pelan, map biru berisi salinan tuntutan dipeluknya seperti dulu ia memeluk map cokelat pita merah, dan untuk pertama kalinya sejak kasus ini dimulai, ia merasa bahwa kata-kata yang ia ucapkan di ruang sidang bukan lagi sekadar argumen hukum, melainkan sesuatu yang telah menemukan jalannya sendiri menuju kebenaran—entah majelis akan mendengarnya sepenuhnya atau tidak.
Ia hanya bisa menunggu, seperti semua orang yang pernah kehilangan kepastian di laut lepas.
Aksara