Ruang sidang sudah kosong ketika Najwa masih duduk di kursi penuntut, menatap map cokelat pita merah yang tergeletak di meja seperti benda asing. Tepuk tangan tadi—dari keluarga korban, dari Ratri, dari beberapa wartawan yang mencatat cepat-cepat—sudah lama reda. Yang tinggal cuma dengung pendingin ruangan dan bau kertas yang menua.
Rangga menghampiri, membawa dua map baru, lebih tipis dari yang biasa mereka bawa selama setahun terakhir. "Bu Najwa, salinan resmi amar putusan sudah difotokopi. Dua belas tahun untuk Bramantyo, delapan untuk Broto, tujuh untuk Herlambang." Ia berhenti sebentar, seperti menimbang perlu tidaknya melanjutkan. "Sudah dikirim juga ke Kejaksaan Tinggi. Berkas Pak Gunawan resmi dilimpahkan ke bagian pengawasan."
"Kirim juga ke rumah Bu Marni," kata Najwa. "Dia berhak tahu lebih dulu dari siapa pun, sebelum wartawan mendahului."
Rangga mengangguk, mencatat di kertas kecil yang selalu ia bawa. Sejak beberapa bulan terakhir Najwa memperhatikan cara Rangga mencatat sudah berubah—tidak lagi sekadar menyalin perintah, tapi menambahkan sendiri hal-hal yang menurutnya perlu diingat. Ia tidak berkomentar soal itu. Belum waktunya.
Telepon Najwa berdering saat mereka masih di lorong pengadilan. Aiptu Sahat, suaranya masih agak parau sisa luka di lehernya, tapi sudah cukup kuat untuk bicara panjang.
"Bu Najwa. Saya baru dapat kabar dari Divhubinter." Sahat menarik napas, dan dari jeda itu saja Najwa sudah tahu kabar itu bukan kabar baik. "Tuan Chen sudah keluar dari negara ketiga sejak dua minggu lalu. Red notice baru terbit kemarin. Terlambat."
Najwa berhenti melangkah. Di ujung lorong, cahaya matahari sore menembus kaca, memantul di lantai marmer yang baru dipel. "Terlambat berapa lama, Pak?"
"Cukup lama untuk dia berganti paspor dua kali." Sahat diam sejenak. "Kedutaan bilang mereka akan 'terus memantau'. Bu Najwa tahu sendiri artinya apa."
Ia tahu. Artinya berkas itu akan tidur di laci seseorang, dibuka lagi kalau ada tekanan diplomatik yang cukup keras, atau tidak dibuka sama sekali. Tuan Chen bukan orang yang bisa dijemput dengan surat perintah biasa. Ia pembeli, bukan penjual—orang yang cukup jauh dari darah sehingga hukum negeri ini, dengan segala keterbatasannya, tak sanggup menjangkau tangannya.
"Bagaimana dengan Hai Long 6?" tanya Najwa, meski sudah menduga jawabannya sebelum Sahat sempat bicara.
"Kapalnya sudah lepas jangkar dari galangan tiga hari lalu. Bendera asing, Bu. Otoritas pelabuhan bilang mereka tidak berwenang menahan lebih lama—izin sandar sudah habis, dan negara bendera menolak memperpanjang kerja sama penyelidikan lebih jauh dari yang sudah diberikan waktu otopsi Eko dulu." Sahat mengucapkan nama itu dengan hati-hati, seperti tahu betul beratnya. "Nakhoda dan dua perwira sudah diperiksa dan dilepas karena kita tidak punya cukup bukti untuk menahan mereka sendiri-sendiri, hanya perusahaan yang bisa dikaitkan lewat Om Bram. Sebagian awak lama sudah turun dan menghilang begitu kapal sandar terakhir kali. Kita cuma pegang nama-nama di manifes, Bu. Bukan orangnya."
Najwa menyandarkan bahu ke dinding lorong. Di ruang sidang tadi, ketika hakim membacakan bahwa Bramantyo Sujaya terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang, ia merasakan sesuatu yang nyaris seperti lega. Sekarang perasaan itu harus berbagi tempat dengan sesuatu yang lebih dingin: pengetahuan bahwa hukum, sekeras apa pun dijalankan, punya batas yang berhenti tepat di garis pantai dan di paspor asing.
"Catat semua itu, Rangga," katanya, setengah pada dirinya sendiri. "Semua yang belum tersentuh. Jangan sampai kita lupa siapa saja yang masih di luar sana."
"Dicatat, Bu." Rangga menuliskan sesuatu, lalu mendongak. "Apa itu artinya kasusnya belum benar-benar selesai?"
"Kasus ini selesai di pengadilan," jawab Najwa. "Tapi kejahatannya tidak berhenti cuma karena kita menang di satu ruang sidang." Ia melangkah lagi, menyusuri lorong menuju pintu keluar tempat Ratri dan beberapa keluarga korban menunggu, wajah mereka campuran antara syukur dan sesuatu yang belum sepenuhnya terisi.
Bu Marni ada di antara mereka, berdiri agak di belakang, memegang foto Eko yang sudah lecek di sudutnya. Ketika Najwa mendekat, perempuan itu tidak langsung bertanya soal vonis. Ia bertanya soal kapal.
"Kapalnya ke mana, Bu Jaksa? Yang dulu bawa anak saya."
Najwa menahan diri untuk tidak memoles jawabannya. "Kapalnya sudah berlayar lagi, Bu Marni. Ke luar wilayah kita."
Bu Marni mengangguk pelan, seperti sudah menduga. "Berarti dia masih jalan-jalan di laut. Sementara anak saya di bawah tanah."
Tidak ada yang bisa dikatakan Najwa untuk membuat kalimat itu lebih ringan, dan ia tidak mencoba. Ia hanya meraih tangan Bu Marni, menggenggamnya sebentar, cara yang sama seperti waktu pertama kali perempuan itu datang ke kantor lantai dua membawa foto anaknya.
Di halaman pengadilan, matahari mulai turun, memanjangkan bayangan gedung ke aspal. Bimo berdiri di dekat mobilnya, kamera tergantung di leher, menunggu pernyataan resmi. Najwa tahu ia harus bicara sebentar lagi—soal Bramantyo, Broto, Herlambang, tentang keadilan yang telah ditegakkan. Tapi ia juga tahu, ketika nanti wartawan bertanya soal Tuan Chen dan kapal yang lolos, ia tak akan berbohong dengan kata-kata manis. Kemenangan ini nyata. Ia bisa merasakannya di map yang kini boleh ia tutup untuk sebagian besar isinya. Tapi ada sisa yang tidak akan tertutup semudah itu—nama-nama yang masih berlayar bebas di suatu tempat, di bawah bendera yang bukan bendera negerinya, dan itu, pikirnya sambil melangkah menuruni tangga gedung pengadilan, adalah harga yang harus ia terima kalau ingin tetap jujur pada dirinya sendiri tentang apa arti sebuah kemenangan.