Tiga minggu setelah palu diketuk, ruang rapat di lantai dua Kejaksaan Negeri masih berbau kertas baru. Najwa menata tumpukan berkas restitusi di meja panjang, satu map untuk setiap keluarga korban, dan setiap map itu terasa lebih berat daripada bobot kertas di dalamnya. Rangga berdiri di sampingnya, memegang daftar nama yang sudah ia ketik ulang tiga kali agar tak ada yang salah eja.
"Tiga puluh dua," kata Rangga, menyerahkan daftar itu. "Yang sudah mengajukan klaim restitusi lewat LPSK. Delapan lainnya masih kami cari, sesuai data Bu Ratri."
"Delapan itu yang paling sulit," sahut Najwa. "Karena mereka yang paling takut mengaku pernah berangkat."
Ratri duduk di ujung meja, map di pangkuannya berisi catatan tangan—alamat, nama kapal, tanggal keberangkatan yang selama ini hanya hidup di ingatan keluarga, tak pernah di kertas resmi mana pun. "Salah satu dari delapan itu istri Pak Darman, di Kecamatan Muara Ilir. Suaminya berangkat dua tahun lalu, tak pernah pulang. Selama ini ia dengar kabar burung bahwa suaminya kabur dengan perempuan lain. Ia baru percaya suaminya korban setelah membaca berita sidang."
"Kabar burung itu bagian dari cara kerja mereka," kata Najwa pelan. "Kalau orang hilang dianggap kabur, tak ada yang mencari."
Ia membuka map di depannya—bukan map cokelat pita merah yang lama, yang kini tersimpan di gudang arsip sebagai bukti perkara yang telah tuntas, melainkan map baru, biru, berisi mekanisme pemberian ganti rugi. Uang hasil sitaan dari rekening-rekening yang bermuara ke perusahaan cangkang Bramantyo Sujaya sebagian telah dibekukan pengadilan untuk dialihkan sebagai restitusi. Tapi jumlahnya, Najwa tahu, tak akan pernah menutup apa yang hilang.
"Uang itu tak menghidupkan Eko," kata Bu Marni, yang duduk di kursi dekat jendela, suaranya lebih tenang dari yang pernah Najwa dengar sebelumnya. Ia datang bukan untuk dirinya sendiri hari itu, melainkan mendampingi ibu-ibu lain yang belum berani masuk ruangan ini sendirian. "Tapi kalau uang itu bisa menyekolahkan anak Yu Sarni, atau membangun ulang rumah keluarga Karman yang dulu dibakar sindikat karena dianggap pengkhianat, itu bukan sia-sia."
Najwa menatapnya. "Ibu masih memikirkan keluarga Karman?"
"Karman salah," kata Bu Marni, "tapi anaknya tidak. Saya sudah cukup lama membenci untuk tahu itu tak menyelesaikan apa-apa."
Ruangan hening sesaat. Rangga menunduk ke kertasnya, pura-pura menghitung ulang jumlah baris, tapi Najwa tahu ia sedang menahan sesuatu yang mengganjal di dadanya juga.
Pintu diketuk. Seorang pegawai dari Kementerian membawa map lain—perihal pembubaran resmi Koperasi Samudra Bahari Mandiri. Najwa menandatangani lembar pengantar tanpa banyak bicara. Nama koperasi itu, yang dulu tertulis rapi di kop surat perjanjian kerja laut, di manifes, di puluhan dokumen yang tampak sah, kini tinggal satu baris di daftar badan usaha yang dicabut izinnya. Broto sendiri sudah dijatuhi hukuman, tapi pembubaran badan hukumnya baru selesai hari itu—prosedur administratif yang berjalan jauh lebih lambat daripada keadilan yang dituntut di ruang sidang.
"Rasanya aneh," kata Rangga, memandangi tanda tangan Najwa di kertas itu. "Sesuatu yang membunuh orang, ditutup lewat formulir."
"Begitulah negara bekerja kalau sedang benar," kata Najwa. "Lambat, membosankan, dan justru karena itu ia tak bisa dibeli semudah orang."
Ia lalu membuka map ketiga, yang paling ia tunggu. Isinya bukan perkara, melainkan rancangan. Sebulan sebelumnya, sehabis putusan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan mengundangnya sebagai narasumber dalam rapat tertutup membahas tata kelola manifes kapal perikanan dan pekerja migran di laut. Ia datang bersama Rangga, membawa bukan pendapat, melainkan fakta: bagaimana satu nama bisa tertulis "pulang" padahal hilang, bagaimana orang bisa berangkat tanpa tercatat sama sekali, bagaimana transponder bisa dimatikan tepat di ambang zona ekonomi eksklusif tanpa siapa pun bertanya.
"Kami mengusulkan sistem verifikasi silang," kata Najwa waktu itu, di depan pejabat-pejabat yang mendengarkan dengan wajah datar yang sulit ia baca. "Manifes keberangkatan harus dicocokkan otomatis dengan data keimigrasian dan sistem pelacak kapal, bukan hanya diperiksa di atas kertas oleh petugas yang bisa disuap atau ditipu dokumen palsu yang tampak sah."
Seorang pejabat bertanya, agak sinis, apakah itu bukan tambahan birokrasi yang memberatkan nelayan kecil.
"Yang memberatkan nelayan kecil," jawab Najwa, "adalah anak mereka hilang di laut dan tak ada yang bisa membuktikan ia pernah berangkat."
Tak ada yang membantah setelah itu. Rapat berakhir tanpa keputusan final, hanya janji "akan dikaji"—kalimat yang di masa lalu membuat Najwa muak. Tapi kini ia tahu, kajian yang lahir dari ruang sidang yang telah memutus, dari nama-nama yang sudah disebut di berita acara, tak bisa dilupakan semudah usulan yang datang tanpa korban nyata di baliknya.
Sore itu, sebelum pulang, Ratri menyerahkan satu lembar terakhir—daftar delapan nama yang masih dicari, kini bertambah satu: istri Pak Darman, yang akhirnya bersedia mengajukan klaim setelah didampingi ke kantor.
"Sembilan," ralat Ratri, sambil tersenyum kecil, senyum orang yang sudah lama tak tersenyum karena alasan baik.
Najwa menuliskan nama itu di daftar, tangannya berhenti sejenak di atas kertas. Ia teringat map cokelat pita merah, bertahun ia bawa ke mana-mana, penuh coretan dan tab kertas yang menandai setiap orang yang nyaris tak tercatat di dunia ini. Map itu sekarang tersimpan rapi di gudang arsip, kasusnya selesai. Tapi daftar di tangannya ini, map biru berisi restitusi dan rancangan reformasi, baru saja dimulai—dan ia tahu pekerjaan mencatat yang tak tercatat tak pernah benar-benar tamat, hanya berpindah bentuk.
"Kirim salinan daftar ini ke Kementerian juga," katanya kepada Rangga. "Biar mereka tahu, angka yang mereka kaji itu punya nama."
Rangga mengangguk, dan untuk pertama kalinya sejak putusan dibacakan, Najwa membiarkan dirinya merasa sesuatu yang mendekati lega—bukan karena selesai, tapi karena akhirnya, perlahan, sesuatu mulai dicatat dengan benar.
Aksara